Baturaja, lintassumsel.com– Transformasi digital di lingkungan Pemkab OKU mulai diarahkan ke satu sistem yang lebih terintegrasi. Bukan sekadar menambah aplikasi dan layanan digital, pemerintah daerah kini menyiapkan arsitektur yang menjadi acuan bersama agar teknologi benar-benar memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Langkah tersebut dibahas melalui Sharing Session dan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintahan Digital (Pemdi) Kabupaten OKU Tahun 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) OKU di Ruang Abdi Praja Pemkab OKU, Senin (5/10/2026).
Mengusung tema “Sinergi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintahan Digital Kabupaten OKU”, kegiatan dibuka Bupati OKU yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Setda OKU, Indra Susanto, M.A.P.
Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Dinas Kominfosanditik Kabupaten Sumedang Arief Syamsudin, M.T. dan Direktur IM Creative Santosa Sumitra Wijaya sebagai narasumber. Peserta terdiri dari perangkat daerah, kepala bagian, camat hingga operator pengelola aplikasi di lingkungan Pemkab OKU.
Kepala Dinas Kominfo OKU Mirdaili, S.STP., M.M., mengatakan FGD tersebut menjadi bagian penting untuk menghimpun data, informasi dan masukan dari seluruh perangkat daerah mengenai kondisi serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan digital saat ini.
“Data dan masukan ini akan menjadi bahan dalam penyusunan dokumen arsitektur pemerintahan digital Kabupaten OKU,” ujar Mirdaili yang akrab disapa Ameng.
Menurutnya, berbagai aplikasi, website, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta layanan digital saat ini telah dikembangkan dan dimanfaatkan perangkat daerah di lingkungan Pemkab OKU.
Namun, pengembangan tersebut perlu diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih sistem, inefisiensi anggaran maupun persoalan data dan layanan yang tidak saling terhubung. “Untuk itu diperlukan suatu arsitektur yang menjadi acuan bersama,” katanya.
Ameng menjelaskan, kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah mengenai pentingnya arsitektur pemerintahan digital, sekaligus menginventarisasi kondisi eksisting pada enam domain arsitektur.
Selain itu, FGD juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kebutuhan pengembangan serta membangun komitmen bersama agar arsitektur pemerintahan digital menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran teknologi informasi.
“Dengan kegiatan ini diharapkan tersedia data kondisi eksisting yang valid dan lengkap dari seluruh perangkat daerah, beserta permasalahan dan kebutuhan pengembangannya. Hasil tersebut akan menjadi bahan utama penyusunan dokumen arsitektur pemerintahan digital dan dokumen analisis kesenjangan Kabupaten OKU,” jelasnya.
Ameng menegaskan, kualitas arsitektur pemerintahan digital yang dihasilkan sangat bergantung pada keterbukaan data dan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, Asisten I Setda OKU Indra Susanto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, penyusunan arsitektur pemerintahan digital sangat penting sebagai pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang terintegrasi, interoperabel, aman, efektif dan efisien.
“Terima kasih kepada Pemkab Sumedang, dalam hal ini Kepala Dinas Kominfosanditik Sumedang, yang telah berkenan datang jauh-jauh ke Kabupaten OKU untuk berbagi ilmu tentang pemerintahan digital. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber lainnya,” ucap Indra.
Indra berharap kegiatan tersebut dapat mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yanh efektif, transparan, akuntabel dan inovatif, sekaligus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat. Untuk itu, kepada para peserta silakan ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,” tukasnya.(Mzon)
