OKI, Lintassumsel.com– Keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas elpiji subsidi 3 kilogram terus bermunculan dari berbagai wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Warga di hampir seluruh kecamatan mengaku kesulitan memperoleh gas melon di pangkalan, bahkan jika tersedia harganya kerap lebih tinggi di tingkat pengecer.
Di tengah banyaknya keluhan tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten OKI justru menyatakan tidak menemukan adanya kelangkaan. Berdasarkan hasil inspeksi ke sejumlah pangkalan, distribusi elpiji disebut berjalan sesuai kuota dan penyaluran dinilai tidak mengalami kendala.
Perbedaan antara kondisi yang dirasakan masyarakat dan hasil pengawasan pemerintah ini pun menjadi sorotan.
Anggota Komisi II DPRD OKI, Kadek Rudi Sagita, mengatakan persoalan tersebut harus dibuktikan melalui pengecekan langsung di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan.
“Kalau masyarakat di banyak kecamatan mengeluh sulit mendapatkan gas, sementara dinas menyatakan tidak ada kelangkaan, tentu ini harus dicari penyebabnya. Jangan sampai ada perbedaan antara laporan di atas meja dengan kondisi yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Kadek.
Ia meminta Dinas Perdagangan bersama Pertamina menelusuri seluruh rantai distribusi, mulai dari agen hingga pangkalan, untuk memastikan pasokan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Kami akan meminta penjelasan dari Dinas Perdagangan dan pihak Pertamina. Jika memang tidak ada kelangkaan, lalu mengapa masyarakat kesulitan mendapatkan gas? Ini harus dijawab dengan data dan fakta di lapangan,” tegasnya.
Kadek menambahkan, Komisi II DPRD OKI siap menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perdagangan, Pertamina, agen, dan pihak terkait lainnya apabila persoalan ini terus berlanjut. Menurutnya, elpiji 3 kilogram merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga distribusinya harus diawasi secara ketat.
Sebelumnya, Dinas Perdagangan Kabupaten OKI menyampaikan bahwa hasil inspeksi ke pangkalan dan pengecer tidak menemukan persoalan distribusi. Menurut dinas, penyaluran elpiji telah sesuai kuota yang ditetapkan.
Meski demikian, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan hasil pemeriksaan administratif, tetapi juga memastikan ketersediaan elpiji di lapangan benar-benar mudah diakses dengan harga sesuai ketentuan.(Eka)
