Kayuagung,lintassumsel.com— Kolaborasi antara pemerintah daerah dan operator telekomunikasi menjadi kunci percepatan pengentasan wilayah tanpa sinyal (blankspot) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), seiring meningkatnya kebutuhan akses internet sebagai layanan dasar masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Selasa (14/4) di Kantor Bupati OKI. Langkah ini merupakan tindak lanjut Misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati OKI dalam penguatan ekonomi berbasis digital, termasuk pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, serta mendukung agenda nasional pemerataan infrastruktur digital.
Berdasarkan data pemerintah daerah, Kabupaten OKI dengan luas wilayah 17.071,33 kilometer persegi yang mencakup 18 kecamatan dan 327 desa/kelurahan masih menghadapi tantangan konektivitas. Tercatat terdapat 57 titik blankspot, dengan kualitas jaringan didominasi 4G lemah sekitar 75 persen, sementara wilayah dengan jaringan 4G relatif stabil baru mencapai sekitar 15 persen.
Kondisi geografis serta masih adanya 15 desa yang belum teraliri listrik turut menjadi kendala pemerataan jaringan. Selain itu, minat operator untuk membangun infrastruktur di wilayah berpenduduk sedikit dan sulit dijangkau juga relatif terbatas.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Adi Yanto, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penanganan blankspot.
“Kami melakukan validasi data bersama operator agar penanganan blankspot sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Adi.
Menurut dia, prioritas penanganan difokuskan pada layanan publik. “Konektivitas di sekolah, puskesmas, dan kantor desa menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” katanya.
Sebagai salah satu solusi, Pemkab OKI bersama Telkomsel menginisiasi program Internet Gotong Royong (IGR), yakni model kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan penyedia layanan untuk memperluas jangkauan jaringan di wilayah blankspot.
Melalui skema tersebut, pemerintah memfasilitasi regulasi dan koordinasi, sementara provider membangun jaringan dan pemerintah desa mendukung penyediaan lokasi serta infrastruktur pendukung. Dengan pembagian peran itu, wilayah yang sebelumnya tidak layak secara bisnis menjadi lebih memungkinkan untuk dijangkau dan dimanfaatkan bagi layanan publik serta aktivitas masyarakat.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Hingga saat ini, delapan desa telah terbebas dari blankspot lewat program internet gotong royong; yakni Desa Balian (Mesuji Raya), Desa Karya Mukti (Mesuji), Desa Suka Mulya (Lempuing), Desa Panca Tunggal Benawa dan Desa Kuripan (Teluk Gelam), Desa Pulau Geronggang (Pedamaran Timur), Desa Deling (Pangkalan Lampam), serta Desa Pematang Binatani (Mesuji Makmur).
Asisten III Sekretariat Daerah OKI, Hj Nursula, menegaskan akses internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerataan akses internet bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar untuk mendukung pelayanan publik, pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Nursula.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam percepatan pengentasan blankspot. “Kami mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak swasta agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran,” katanya.
Selain pengentasan blankspot, pemerintah juga menyoroti penataan kabel jaringan provider yang masih semrawut di sejumlah titik. Kabel yang menjuntai hingga ke tanah dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Penertiban akan dilakukan bersama provider agar jaringan lebih rapi dan tidak membahayakan,” kata Nursula
