OKI, lintassumsel.com— Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mulai menata arah pembangunan 2027 dengan menempatkan transformasi sosial, pembenahan tata kelola pemerintahan, dan penguatan ekonomi berkelanjutan sebagai tiga pilar utama. Arah itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Kayuagung, Selasa (31/3/2026).
.
Forum tahunan ini bukan sekadar agenda rutin. Ia menjadi titik temu antara capaian, tantangan, dan strategi pembangunan ke depan sekaligus memastikan setiap program daerah berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
.
Wakil Bupati OKI, Supriyanto, menegaskan bahwa RKPD 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD 2025–2029. Dokumen ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan anggaran daerah, mulai dari KUA-PPAS hingga APBD 2027.
.
“Pembangunan tidak cukup hanya tumbuh. Ia harus memperbaiki kualitas hidup, memperkuat tata kelola, dan memastikan keberlanjutan ekonomi,” kata Supriyanto.
.
Supriyanto menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menggeser prioritas utama.
.
Pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik, hingga infrastruktur jalan tetap menjadi fondasi pembangunan. Di saat yang sama, pemerintah daerah didorong memperkuat sektor ekonomi melalui ketahanan pangan, UMKM, dan hilirisasi komoditas.
.
“Pembangunan harus memberi dampak nyata. Itu hanya bisa dicapai jika seluruh pihak terlibat dan bergerak bersama,” ujarnya.
.
Modal Awal: Indikator Makro Menguat
Evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten OKI tahun 2025 menunjukkan tren yang relatif stabil. Laju pertumbuhan ekonomi OKI tercatat 5,23 persen, naik tipis dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan turun menjadi 11,84 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di 3,12 persen.
.
Di sisi kualitas manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,20. PDRB per kapita naik menjadi Rp62,41 juta per tahun, diikuti penurunan ketimpangan dengan rasio gini 0,255. Kontribusi ekonomi OKI terhadap provinsi juga meningkat menjadi 7,08 persen.
.
Capaian ini menjadi pijakan awal, meski tantangan struktural—dari infrastruktur dasar hingga daya saing ekonomi—masih membayangi.
.
Kepala Bappeda OKI, Aidil Azwar, menyebut tema pembangunan 2027 dirumuskan untuk menjawab tantangan tersebut melalui tiga jalur utama.
.
Pertama, transformasi sosial. Fokusnya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, termasuk perlindungan perempuan dan anak serta penguatan peran pemuda.
.
Kedua, tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah mendorong digitalisasi layanan publik, peningkatan akuntabilitas, serta reformasi birokrasi agar lebih adaptif dan responsif.
.
Ketiga, ekonomi berkelanjutan. Strateginya mencakup peningkatan produktivitas pertanian, penguatan UMKM, hilirisasi komoditas unggulan, serta pembangunan infrastruktur ekonomi.
.
Sejumlah target konkret dipasang untuk 2027. Di antaranya, perluasan akses listrik bagi 4,95 persen rumah tangga yang belum terlayani, serta penyediaan air bersih bagi 21,18 persen rumah tangga.
.
Produksi pangan ditargetkan naik 4,10 persen, sementara kondisi jalan mantap ditingkatkan hingga 28,36 persen atau sekitar 416 kilometer.
.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting ditargetkan turun menjadi 16,30 persen, dengan usia harapan hidup mencapai 74,80 tahun. Pemerintah juga menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 2,63 juta ton CO₂e sebagai bagian dari komitmen lingkungan.
.
Sebagai daerah agraris, OKI tetap bertumpu pada sektor pangan dan perkebunan. Produksi beras berada di kisaran 500–600 ribu ton per tahun, sementara komoditas unggulan seperti karet dan sawit menjadi penopang ekonomi wilayah.
Ruang Partisipasi dan Batas Fiskal
.
Musrenbang tahun ini juga mencerminkan tingginya partisipasi publik. Tercatat 3.649 usulan masuk dalam sistem perencanaan daerah, terdiri dari 1.923 pokok pikiran DPRD dan 1.726 usulan masyarakat.
.
Namun ruang fiskal menjadi tantangan tersendiri. Pagu indikatif RKPD 2027 diproyeksikan sekitar Rp2,21 triliun, relatif stagnan dan bahkan menurun dibanding tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi transfer pusat.
(Eka)
