BATURAJA, lintassumsel.com_ Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) H Teddy Meilwansyah SSTP MM MPd menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh dan mengawal Perjanjian Bersama (PB) antara karyawan dengan pihak manajemen PT Mitra Ogan serta pemegang saham. Pemkab OKU memastikan akan terus berada di pihak pekerja demi memastikan seluruh hak mereka terpenuhi.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati OKU saat menerima audiensi dari Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (PD FSP PP-SPSI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Rumah Dinas Bupati OKU, Senin (9/11/2026) petang.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan SPSI PTP Mitra Ogan, Serikat Pekerja PTP Mitra Ogan (Serikat Mandiri), serta Paguyuban Pensiunan PTP Mitra Ogan.
“Kami Pemerintah Daerah akan tetap berpegang pada PB itu yang telah sama-sama disepakati oleh sebagian besar karyawan dan perusahaan. Kita sama-sama mengawal proses supaya ini berjalan dengan baik,” ujar Teddy Meilwansyah.
Teddy menambahkan, pemerintah setempat memikul tanggung jawab moral karena para pekerja yang terdampak merupakan warga OKU.
“Kami siap, yakinlah kami tetap berpihak kepada pekerja yang menuntut hak-haknya. Jadi jangan diragukan lagi dalam mengawal PB ini,” tegasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Sekretaris PD FSP PP-SPSI Sumsel, Cecep Wahyudin, memaparkan sejumlah poin klarifikasi terkait penyelesaian polemik ketenagakerjaan di perusahaan sektor perkebunan sawit tersebut.
Cecep menjelaskan bahwa penyelesaian masalah ini telah dikuasakan oleh para pekerja melalui Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPPP-SPSI PTP Mitra Ogan, Serikat Mandiri, dan Paguyuban Pensiunan kepada PD FSP PP-SPSI Sumsel secara resmi. Langkah penyelesaian ini juga dipantau langsung oleh DPD KSPSI Sumsel hingga pengurus pusat.
Terkait kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan perusahaan, Cecep meluruskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan dari para pekerja itu sendiri.
“Pengambilan langkah PHK merupakan permintaan pekerja sesuai Perjanjian Bersama di Prabumulih pada Agustus 2024 lalu. Hal ini agar ada kejelasan status pekerja karena kondisi perusahaan yang terus mengalami kerugian,” kata Cecep.
Hingga saat ini, berdasarkan laporan manajemen perusahaan, sebanyak 97 persen pekerja tercatat telah menerima surat keputusan PHK tersebut.
Mengenai hak finansial pegawai pasca-PHK itu, Cecep memaparkan bahwa tunggakan upah dan pemenuhan hak-hak eks karyawan PT Perkebunan Mitra Ogan ditargetkan selesai akhir tahun ini.
“Tunggakan upah dan hak-hak karyawan akan dibayarkan paling lambat 31 Desember 2026. Saat ini ketersediaan anggaran yang dimaksud baru mencapai kisaran 50 persen,” ungkapnya.
Pihak serikat pekerja pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bupati OKU atas keterbukaan dan dukungannya dalam mengawal hak keperdataan buruh. Audiensi ini diharapkan membawa kepastian hukum bagi nasib ratusan pekerja setempat.
Pertemuan tersebut juga dihadiri pihak kepolisian. Hadir di lokasi Wakapolres OKU Kompol Ramadhi Kurniawan, S.Ikom., M.H beserta Kasat Intelkam Polres OKU Iptu Benny Mandagie, S.H.
“Kami siap mengamankan yang tidak aman. Kami tidak akan berpaling pada pimpinan di daerah,” tutur Wakapolres OKU di sela-sela audiensi.
(Mzon)
