BATAM, lintassumsel.com– Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), mengikuti secara penuh rangkaian hari kedua sekaligus penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII APKASI Tahun 2026 yang digelar di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (20/01/2026).
Agenda hari terakhir ini menjadi puncak pembahasan berbagai isu strategis nasional yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan pemerintahan kabupaten dan kualitas pelayanan publik di daerah.
Hari kedua Rakernas diawali dengan rapat pleno internal APKASI yang berlangsung dinamis dan penuh perhatian. Para kepala daerah membahas sejumlah isu krusial, di antaranya pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai berpotensi menekan ruang fiskal kabupaten, serta wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang tengah menjadi sorotan publik nasional.
Diskusi tersebut menegaskan posisi pemerintah kabupaten sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, yang membutuhkan kepastian fiskal dan regulasi agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
Dalam rangkaian Rakernas, peserta juga mendapatkan pemaparan langsung dari para pejabat nasional. Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), menyampaikan arah kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di daerah yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, memaparkan strategi penguatan pembangunan desa dan percepatan kemajuan daerah tertinggal sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional.
Paparan juga disampaikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang menyoroti pentingnya sinergi pemerintah pusat dan kabupaten dalam penguatan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat rentan di daerah.
Sebagai Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakernas XVII APKASI bukan sekadar forum koordinasi, tetapi menjadi ruang advokasi strategis bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Ia menekankan pentingnya penguatan kewenangan fiskal dan kebijakan daerah, agar kabupaten memiliki kapasitas yang cukup dalam meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
“Kewenangan fiskal dan kebijakan pemerintah daerah harus diperkuat agar kabupaten dapat mengoptimalkan pelayanan publik dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional,” tegas Bursah Zarnubi.
Rapat Kerja Nasional XVII APKASI Tahun 2026 secara resmi ditutup oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang sekaligus mengapresiasi peran APKASI sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan memperkuat semangat otonomi daerah di Indonesia. (lh)
